Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mengikuti Rapat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 9 Juli 2025 pukul 10.00 WITA. Rapat tersebut difokuskan pada pembahasan terkait pemutakhiran data pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sebagai bagian dari upaya berkelanjutan KPU dalam menjaga akurasi dan validitas data pemilih. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, KPU Provinsi bersama KPU Kabupaten/Kota terus melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan yang sah. Hal ini dilakukan guna memastikan ketersediaan data pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir pada setiap penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Peserta rapat dari KPU Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi; serta Admin/Operator Sidalih. Dalam kesempatan tersebut, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan turut menyampaikan hasil pencermatan terhadap data pemilih yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas, ditemukan sebanyak 6 orang yang sebelumnya tercatat sebagai pemilih TMS karena dianggap telah meninggal dunia, namun berdasarkan sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui hasil sensus, ternyata dinyatakan masih hidup. Temuan ini menjadi perhatian bersama dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur, guna menjaga integritas data pemilih dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu ke depan. KPU Bolsel berkomitmen untuk terus melaksanakan pemutakhiran data secara konsisten, akurat, dan terbuka demi terselenggaranya pemilu yang berintegritas dan terpercaya.

Bolaang Uki – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terus mengintensifkan upaya pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melalui kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Langkah ini dilakukan guna memastikan data pemilih selalu terkini, valid, dan akurat sebagai landasan penting penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengimbau seluruh masyarakat untuk secara aktif melakukan pengecekan data kepemiluan masing-masing melalui situs resmi KPU di alamat http://cekdptonline.kpu.go.id. Adapun kategori yang wajib dilaporkan antara lain: - Belum terdaftar sebagai pemilih, - Telah berusia 17 tahun atau sudah menikah (pemilih pemula), - Pindah domisili, - Beralih status menjadi anggota atau purnawirawan TNI/Polri, - Terdapat anggota keluarga yang telah meninggal dunia, - Mengalami perubahan atau kesalahan pada data identitas kependudukan. Pelaporan dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang beralamat di Jalan Veteran, Desa Toluaeya, Kecamatan Bolaang Uki. Pelayanan dibuka setiap hari kerja, Senin hingga Kamis pukul 09.00–15.00 WITA, serta Jumat pukul 09.00–15.30 WITA. Selain itu, masyarakat juga dapat mengisi Formulir Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara daring melalui tautan http://s.id/KPU_Bolsel atau memindai QR Code yang telah tersedia di berbagai media informasi resmi KPU. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, KPU menyediakan layanan Call Center yang dapat dihubungi melalui nomor berikut: ???? 0853 4175 0430 (Amink) ???? 0821 9664 7774 (Ilha) ???? 0822 9174 2741 (Ayu) KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemutakhiran data ini merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya Pemilu yang inklusif, akuntabel, dan transparan.  

Kesehatan adalah anugerah termahal yang Tuhan berikan kepada manusia. Namun, meskipun kita semua sepakat bahwa menjaga kesehatan itu penting, kenyataannya memulai kebiasaan sehat seringkali menjadi tantangan tersendiri. Kesibukan pekerjaan dan rutinitas harian kerap menjadi alasan untuk menunda berolahraga. Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, semangat untuk hidup sehat mulai digalakkan melalui kegiatan senam aerobik yang kini menjadi agenda rutin setiap Jumat pagi. Kegiatan ini bagian dari tindak lanjut atas instruksi KPU RI untuk membangun budaya kerja yang sehat, positif, dan produktif. Dengan peralatan yang sederhana dan tanpa perlu fasilitas mewah, para pegawai KPU Bolsel cukup memanfaatkan area parkir kantor sebagai lokasi senam. Berbekal akses internet dan speaker sederhana, mereka mengikuti gerakan senam dari tayangan Youtube yang dipilih bersama. Suasana senam diwarnai dengan antusiasme para pegawai yang begitu semangat mengikuti setiap gerakan. Mereka tampil meriah dengan berbagai pilihan pakaian olahraga yang beragam, semakin menambah keceriaan suasana. Walaupun sesekali ada gerakan yang kurang tepat atau tidak serempak, tawa dan semangat tetap mengisi pagi mereka. Lebih dari sekadar olahraga, kegiatan ini menjadi ajang membangun kekompakan dan mempererat kebersamaan di lingkungan kerja. Melalui senam rutin setiap Jumat pagi, KPU Bolsel berharap dapat terus menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan demi mendukung kinerja yang lebih optimal.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan hadir di Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, Jumar, 4 Juli 2025. Pelaksanaan rapat pleno ini mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) yang mengatur tentang kewajiban KPU Provinsi untuk melakukan rekapitulasi PDPB secara berkala. Rapat yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU Provinsi Sulut ini diikuti oleh seluruh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi serta Admin/Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dari 15 KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, termasuk KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pada kesempatan ini hadir pula perwakilan dari beberapa instansi terkait, diantaranya: Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Utara, Polda Provinsi Sulawesi Utara, Kodam XIII/Merdeka, Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Sulawesi Utara, Kantor Wilayah Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Utara. KPU Bolsel dalam hal ini diwakili oleh Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi serta Admin Sidalih, yang turut serta dalam proses verifikasi dan penyampaian data pemilih hasil pemutakhiran di tingkat kabupaten. Adapun hasil rekapitulasi yang diumumkan dalam pleno PDPB Semester I Tahun 2025 mencatat jumlah pemilih di Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut: - Pemilih Laki-laki: 994.400 - Pemilih Perempuan: 975.545 - Total Pemilih: 1.969.945

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPU yang diselenggarakan melalui Zoom Meeting oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara. Rakor ini dilaksanakan pada Kamis, 3 Juli 2025 pukul 10.00 WITA hingga selesai, dan dihadiri oleh para Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik (KUL), Sekretaris, serta Bendahara dari seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Rakornas KPU yang telah dilaksanakan sebelumnya di Yogyakarta pada tanggal 17–20 Juni 2024. Dalam kegiatan ini, dibahas secara khusus pentingnya penguatan peran sekretariat dalam fase pasca pemilu, terutama dalam hal pelaporan, pengarsipan, pertanggungjawaban anggaran (LPJ), rekonsiliasi keuangan, serta pengembalian sisa anggaran ke kas negara atau daerah. Sekretariat KPU dipandang memiliki peran strategis dalam menjamin akuntabilitas keuangan dan logistik, mendukung evaluasi serta penyusunan laporan akhir KPU, menyediakan basis data pemilu yang valid, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Dalam kesempatan ini, peserta rakor diingatkan agar ketua dan sekretaris KPU di masing-masing daerah dapat secara aktif mengontrol dan memverifikasi dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Hal ini penting untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guna meminimalkan potensi temuan administrasi. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses ini antara lain keterbatasan waktu pelaporan, kekurangan SDM di beberapa satuan kerja, besarnya volume logistik yang harus ditangani, serta ketidaksesuaian antara data aset dengan kondisi riil di lapangan. Sebagai langkah perbaikan, dibahas perlunya pelatihan teknis bagi SDM sekretariat, penguatan sistem informasi keuangan dan logistik, standarisasi SOP pelaporan pasca pemilu, serta peningkatan koordinasi lintas unit kerja dan lembaga pengawas. Rakor ini menegaskan kembali bahwa sekretariat KPU memiliki peran krusial dalam menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan kelembagaan pasca pemilu. Dukungan sistem yang memadai serta peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci utama untuk menyukseskan tahapan-tahapan administrasi selanjutnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan Rapat Pleno hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Semester I Tahun 2025 pada hari Rabu, 2 Juli 2025. Rapat ini merupakan bagian dari pelaksanaan program kerja KPU Bolsel dalam rangka menjaga keberlanjutan dan akuntabilitas data kepartaian di tingkat kabupaten. Rapat pleno bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Bolsel beserta para anggota KPU. Pleno ini membahas hasil verifikasi data partai politik yang mencakup periode Januari hingga Juni 2025. Verifikasi dilakukan terhadap kepengurusan dan keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Rapat pleno ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua dan seluruh Anggota KPU Bolsel sebagai bentuk pengesahan dan pertanggungjawaban atas hasil pleno.