Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu, 6 Agustus 2025 pukul 09.00 WITA hingga selesai, melalui aplikasi Zoom Meeting dari satu akun resmi kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Surat Dinas KPU RI Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Peserta rakor dari KPU Bolsel terdiri dari Ketua dan para Anggota KPU, Sekretaris, serta seluruh Kepala Subbagian. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam membangun budaya kerja yang bersih dan melayani. Zona Integritas (ZI) sendiri merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan mengikuti rakor ini, KPU Bolsel memperkuat upaya internalisasi nilai-nilai integritas, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang prima dalam setiap aspek penyelenggaraan pemilu maupun pelayanan administrasi kelembagaan. Rapat koordinasi berlangsung lancar dan menjadi momentum bagi seluruh satuan kerja untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis dalam membangun zona integritas yang berkelanjutan di lingkungan KPU.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (1/8). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubag yang membidangi hukum dan teknis, staf pelaksana serta admin JDIH dari seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Dalam Rakor ini, masing-masing satuan kerja diminta untuk mempresentasikan Laporan Pengelolaan JDIH Semester I Tahun 2025, sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan perbaikan ke depan. KPU Bolsel telah menyiapkan pemaparan mengenai pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, termasuk pemutakhiran dokumen hukum, peningkatan kualitas unggahan, serta penguatan konten media sosial JDIH.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengikuti kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa, 29 Juli 2025 pukul 13.00 WITA. Kegiatan ini diikuti secara daring dari Kantor KPU Bolsel di Bolaang Uki. Acara tersebut diikuti oleh seluruh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, para Sekretaris, serta jajaran sekretariat se-Sulawesi Utara, sebagai wujud komitmen bersama dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kerja KPU. Ketua KPU Sulut, Kenly M. Poluan, membuka kegiatan dengan menyampaikan bahwa setiap individu dapat berpotensi menjadi pelaku maupun korban kekerasan seksual. Oleh sebab itu, penting untuk memperhatikan berbagai pendekatan—baik secara struktural, kultural, maupun etnik—dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan setara. “Kekerasan seksual dapat muncul akibat relasi kuasa yang tidak seimbang. Maka dari itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan mengedukasi diri agar tidak menjadi bagian dari siklus tersebut,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Sulut, Awaludin Umbola, menjelaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berdampak langsung pada korban, tetapi juga berpotensi menimbulkan bentuk kekerasan lainnya. Ia juga memaparkan tugas dan wewenang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), termasuk mekanisme pelaporan kekerasan seksual baik secara langsung maupun tidak langsung. Lebih lanjut, Awaludin menyampaikan bahwa saat ini KPU Sulut tengah berupaya menyediakan ruang menyusui (laktasi) yang aman bagi pegawai perempuan, sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang inklusif dan responsif. “Semua jajaran sekretariat diharapkan dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif dan bebas dari kekerasan seksual. Pencegahan adalah langkah awal yang harus kita lakukan bersama,” tegasnya. Menjelang penutupan kegiatan, Kenly M. Poluan kembali mengingatkan bahwa dengan adanya 475 sekretariat di seluruh Sulawesi Utara, semakin besar pula potensi terjadinya kekerasan seksual jika tidak diantisipasi. “Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kerja kita agar tidak menjadi tempat subur bagi terjadinya kekerasan. Lindungi diri, lindungi sesama,” pungkasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 yang digelar secara daring (via Zoom Meeting) oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, pada Selasa (29/07/2025) pukul 10.00 WITA. Rapat koordinasi ini diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara sebagai peserta, yang bertujuan memastikan pelaksanaan PDPB berjalan secara sistematis dan akurat di setiap wilayah. KPU Bolsel hadir dalam rapat tersebut melalui Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi, serta Admin/Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Selain membahas agenda pelaksanaan PDPB Triwulan III, rapat ini juga menjadi wadah evaluasi terhadap progres PDPB triwulan sebelumnya. Salah satu fokus utama evaluasi adalah penanganan data pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), khususnya yang berstatus meninggal dunia. Dalam evaluasi tersebut, KPU Provinsi meminta agar seluruh KPU Kabupaten/Kota memastikan kembali validitas data TMS kategori meninggal yang diteruskan dari KPU RI. Hal ini mengingat ditemukannya sejumlah kasus di mana pemilih dinyatakan meninggal dalam data, namun ternyata masih hidup atau belum memiliki dokumen pendukung resmi seperti akta kematian. Oleh karena itu, KPU Provinsi Sulawesi Utara menekankan pentingnya klarifikasi dan verifikasi lapangan atas data TMS tersebut, guna menjamin keakuratan daftar pemilih yang akan digunakan dalam pemilihan umum dan/atau pemilihan mendatang. Progres per kabupaten juga diminta untuk dipaparkan, termasuk metode dan tantangan yang dihadapi dalam proses pemutakhiran. Kegiatan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengamanatkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk menjaga ketersediaan data pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir. Dengan adanya forum koordinasi dan evaluasi ini, diharapkan proses PDPB dapat dilaksanakan secara lebih cermat dan berkualitas, serta menjadi fondasi data pemilih yang kuat dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Bolaang Uki, 25 Juli 2025 — Dalam rangka menutup bulan Muharam yang penuh keberkahan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan kegiatan santunan dan doa bersama anak yatim pada Jumat (25/7) pukul 13.00 WITA, bertempat di Aula Kantor KPU Bolsel. Pelaksanaan kegiatan ini merujuk pada Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2458/SDM.06.7-SD/03/2025 tertanggal 23 Juli 2025 perihal Pemberian Santunan dan Doa Bersama Anak Yatim di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari instruksi nasional untuk menumbuhkan semangat kepedulian sosial di lingkungan KPU. Turut hadir jajaran Sekretariat KPU Bolsel dalam suasana yang berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan. Selain sebagai bentuk kepedulian dan rasa syukur, kegiatan ini juga menjadi penutup yang bermakna dalam menyambut akhir bulan Muharam, dengan harapan keberkahan terus menyertai langkah KPU Bolsel ke depan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menggelar rapat tim asesor penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pada Selasa (23/7), bertempat di Aula Kantor KPU Bolsel. Rapat ini dihadiri oleh seluruh tim penilai maturitas SPIP, yang terdiri dari Sekretaris KPU Bolsel selaku ketua tim, serta para kepala subbagian dan staf sekretariat sebagai anggota tim. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyamaan persepsi dan koordinasi pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP di lingkungan KPU Bolsel.