Berita Terkini

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Kasubag Keuangan dan Logistik bersama staf pengelola keuangan mengikuti Rapat Evaluasi Hasil Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, Rabu 10 September 2025, dari Aula KPU Kabupaten Bolsel. Rapat dimulai pukul 13.00 WITA, dipimpin oleh Ferdynand L. Raintung selaku Kepala Sub Bagian Keuangan sekaligus pimpinan rapat, bersama Rudy Lalonsang selaku Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan seluruh satuan kerja KPU se-Sulawesi Utara, termasuk KPU Bolsel. Evaluasi hasil reviu laporan keuangan Semester I Tahun 2025 membahas temuan serta catatan Inspektorat terkait pengelolan keuangan pada satuan kerja di Provinsi Sulawesi Utara. Selain memaparkan hasil reviu, rapat juga menekankan langkah perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh setiap satker untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat ditutup dengan sesi dialog interaktif dan tanya jawab antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Sebelum kegiatan berakhir, Rudy Lalonsang selaku Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik menyampaikan arahan dengan menegaskan agar seluruh satuan kerja segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil reviu yang telah diberikan, dengan penekanan khusus pada aspek pengelolaan aset. Harapannya, pada evaluasi berikutnya setiap satker dapat menunjukkan progres lebih signifikan, baik dalam pengelolaan aset maupun aspek lainnya, sehingga kualitas laporan keuangan semakin meningkat.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Bolsel, Fijay Bumulo, SE, hadir sebagai pemateri dalam kegiatan bertajuk Fasilitas Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu bersama Stakeholder di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Acara ini diselenggarakan oleh Bawaslu Bolsel di Queen Resto Sondana, Selasa (9/9/2025). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Erwin F. Sumampow, bersama Ketua Bawaslu Bolsel, Sekretaris, jajaran sekretariat, serta stakeholder yang terdiri dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat, media, dan pegiat pemilu. Dalam pemaparannya, Fijay menjelaskan tahapan yang tengah dilaksanakan KPU, khususnya terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai amanat PKPU Nomor 1 Tahun 2025. Menurutnya, PDPB merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. “PDPB dilakukan dengan memutakhirkan kembali data pemilih dalam DPT, termasuk memperhatikan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS), seperti pemilih yang meninggal dunia, berpindah status menjadi anggota TNI/Polri, maupun yang pindah domisili. Selain itu, PDPB juga mencakup pemutakhiran terhadap pemilih pemula yang telah berusia 17 tahun dan memenuhi syarat sebagai pemilih,” jelas Fijay. Ia menekankan bahwa pelaksanaan PDPB tidak dapat dilakukan oleh KPU sendiri, melainkan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, antara lain Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bawaslu, pemerintah kecamatan, serta pemerintah desa. Sinergi ini diperlukan untuk menjamin kevalidan data pemilih secara berkelanjutan. Lebih lanjut, Fijay menyampaikan bahwa rekapitulasi PDPB dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, yakni pada bulan Maret, Juni, dan September. Selain itu, KPU juga melaksanakan evaluasi sesuai dengan amanat Surat Dinas KPU RI Nomor 1191. Evaluasi tersebut tidak hanya berfokus pada perbaikan regulasi, tetapi juga membuka ruang bagi masukan dan tanggapan dari masyarakat, stakeholder, maupun Bawaslu terkait proses penyelenggaraan pemilu. “KPU sangat membutuhkan masukan dari masyarakat maupun Bawaslu dalam proses penyelesaian PDPB yang dilakukan secara berjenjang dan diplenokan setiap tiga bulan,” tegasnya. Melalui forum ini, KPU Bolsel menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Bawaslu bersama stakeholder sebagai langkah strategis dalam memastikan akurasi data pemilih serta mewujudkan pemilu dan pilkada yang berkualitas dan berintegritas.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Liswan Lumali, menjadi narasumber dalam kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Bolsel. Dalam pemaparannya, Liswan menekankan bahwa momentum kegiatan ini hendaknya menjadi sarana refleksi sekaligus langkah awal dalam menyongsong pelaksanaan Pilkada mendatang. Menurutnya, penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas hanya dapat terwujud melalui kolaborasi yang solid serta komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. “Mari kita jadikan penguatan kelembagaan ini sebagai langkah bersama dalam membangun demokrasi yang sehat, kuat, dan bermartabat,” ujar Liswan. Kegiatan ini turut menghadirkan Asisten I Setda Kabupaten Bolsel sebagai narasumber. Sementara itu, peserta yang hadir berasal dari unsur pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu, yakni para camat se-Kabupaten Bolsel, Dinas Dukcapil, Satpol PP, Dinas Kominfo, serta Ketua dan Sekretaris Panwascam yang sebelumnya juga telah menjadi bagian dari penyelenggara pemilu maupun pilkada di tingkat kecamatan. Dengan adanya fasilitasi pembinaan ini, diharapkan sinergi antar lembaga semakin terjalin erat, sehingga setiap tahapan Pilkada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat berlangsung dengan baik, sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bolaang Mongondow Selatan — KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Kajian Teknis Pemilu dan Pemilihan 2024 yang digelar oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa, 9 September 2025. Kehadiran KPU Bolsel diwakili langsung oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Fijay Bumulo, yang mengikuti kegiatan secara daring dari Ruang Rapat KPU Bolsel. FGD membahas isu penting, mulai dari Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi hingga mekanisme Pemungutan dan Penghitungan Suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII-2024. Melalui forum ini, KPU Bolsel berharap dapat memperkuat koordinasi dan meningkatkan pemahaman teknis demi penyelenggaraan pemilu yang semakin profesional, transparan, dan terpercaya. Sebagai tindak lanjut, KPU Bolsel akan terus melakukan konsolidasi internal serta menyesuaikan langkah kerja berdasarkan arahan dan regulasi terbaru, sehingga setiap tahapan pemilu dan pemilihan dapat terlaksana dengan baik sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (9/9/2025) pukul 13.00 WIB. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU RI, Muh. Afif Affifudin, dan dilanjutkan dengan pembahasan oleh Anggota KPU RI sekaligus Kadiv Data dan Perencanaan (Rendatin), Betty Epsilon Idroos. Adapun fokus pembahasan dalam rakor kali ini meliputi: Data pemilih yang meninggal dunia, Data ganda, Pemilih baru berusia 17 tahun atau belum menikah, Pemilih pindah domisili, serta Data invalid yang dapat dilakukan pencocokan dan penelitian (coktas) di lapangan melalui koordinasi dengan Dukcapil setempat. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mengikuti rakor ini melalui Zoom Meeting, diwakili oleh Kasubag Data serta staf sekretariat KPU Bolsel. Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III pada tanggal 2–3 Oktober 2025 mendatang.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, Senin (8/9/2025) pukul 10.00 WITA. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU RI dan menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membawakan materi terkait upaya pencegahan korupsi serta gratifikasi di lingkungan penyelenggara pemilu. Peserta kegiatan meliputi seluruh Ketua dan Anggota KPU, serta seluruh ASN atau sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) turut serta mengikuti kegiatan ini dari Aula KPU Bolsel. Melalui sosialisasi ini, KPU RI menegaskan pentingnya integritas, transparansi, serta pencegahan praktik korupsi dan gratifikasi. Dengan pemahaman yang kuat mengenai regulasi dan pengawasan dari KPK, diharapkan seluruh jajaran KPU mampu menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, dan berintegritas.