Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara daring melalui Zoom Meeting terkait penanganan data ganda antara KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulut. Kegiatan ini diikuti oleh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (Rendatin), Kasubag Data dan Informasi, serta Admin/Operator Sistem Data Pemilih (Sidalih). Dalam rakor tersebut, dibahas progres penyelesaian data pemilih meninggal di 15 kabupaten/kota. Untuk Kabupaten Bolsel, seluruh temuan telah ditindaklanjuti sehingga progresnya saat ini sudah mencapai 0 atau tuntas 100%. Selain itu, dibahas pula data ganda antar kabupaten/kota. Untuk Kabupaten Bolsel, tercatat 39 data ganda, dengan rincian 24 ganda di dalam Kabupaten Bolsel dan 15 ganda antar kabupaten/kota di Sulut. Rakor ini juga membahas penyelesaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sesuai Surat KPU RI Nomor 2724/HK.02-SD/01/2025 tentang progres penyampaian laporan pemilu dan pemilihan, laporan evaluasi pemilu dan pemilihan, serta daftar DIM Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi teknis untuk memastikan data pemilih di Sulawesi Utara, termasuk di Kabupaten Bolsel, benar-benar akurat, mutakhir, dan bebas dari potensi ganda, demi menjamin kualitas daftar pemilih yang transparan dan akuntabel.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolsel menggelar rapat pleno rutin di Aula Kantor KPU Bolsel pada Senin, 11 Agustus 2024. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Fijey Bumulo, dan dihadiri oleh seluruh anggota KPU Bolsel. Dalam rapat tersebut, setiap divisi menyampaikan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana kegiatan ke depan. Selain itu, rapat juga membahas persiapan kegiatan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-80 yang akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2024 mendatang. Rapat pleno rutin ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar divisi dalam menjalankan tugas dan fungsi KPU Bolsel. Dengan evaluasi dan perencanaan yang matang, KPU Bolsel siap menyambut HUT RI ke-80 dengan berbagai kegiatan yang meriah dan bermakna.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengikuti Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (7/8/2025). Rakor ini membahas Evaluasi Pelaporan Kartu Kendali Triwulan I dan Monitoring Pelaksanaan Penilaian Mandiri atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025, sesuai Surat Edaran KPU Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 5 Juni 2025. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua, Anggota, Sekretaris, serta Kasubbag dan Operator SPIP KPU Kabupaten Bolsel yang ditunjuk. Kehadiran lengkap jajaran menunjukkan komitmen KPU Bolsel dalam mendukung tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan profesional. Melalui rakor ini, KPU Bolsel berkomitmen meningkatkan kualitas pelaporan dan pelaksanaan SPIP, sebagai bagian dari upaya penguatan integritas dan sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemilu.  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema "Pencalonan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati serta Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bolsel." Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 13.30 WITA di Aula Kantor KPU Bolsel. FGD dihadiri oleh berbagai elemen penting, antara lain para camat se-Kabupaten Bolsel, Bawaslu, Kepala Kantor Kesbangpol, perwakilan partai politik, serta tokoh masyarakat. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Bolsel. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses penataan dapil dan pencalonan, demi menciptakan pemilu yang adil, inklusif, dan demokratis. FGD ini dimoderatori oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Bolsel. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan FGD seperti ini akan dilaksanakan secara bertahap dengan berbagai tema strategis. Untuk FGD perdana ini, pembahasan difokuskan pada penataan daerah pemilihan (Dapil) dan kriteria pencalonan anggota DPRD serta kepala daerah. Melalui forum ini, KPU Bolsel membuka ruang dialog terbuka untuk menjaring masukan dan tanggapan dari peserta, guna memperkuat basis kebijakan dalam penyusunan dapil dan proses pencalonan yang transparan serta sesuai regulasi. Kegiatan berlangsung interaktif dan konstruktif, menjadi wadah sinergi antara penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan di daerah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu, 6 Agustus 2025 pukul 09.00 WITA hingga selesai, melalui aplikasi Zoom Meeting dari satu akun resmi kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Surat Dinas KPU RI Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Peserta rakor dari KPU Bolsel terdiri dari Ketua dan para Anggota KPU, Sekretaris, serta seluruh Kepala Subbagian. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam membangun budaya kerja yang bersih dan melayani. Zona Integritas (ZI) sendiri merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan mengikuti rakor ini, KPU Bolsel memperkuat upaya internalisasi nilai-nilai integritas, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang prima dalam setiap aspek penyelenggaraan pemilu maupun pelayanan administrasi kelembagaan. Rapat koordinasi berlangsung lancar dan menjadi momentum bagi seluruh satuan kerja untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis dalam membangun zona integritas yang berkelanjutan di lingkungan KPU.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (1/8). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubag yang membidangi hukum dan teknis, staf pelaksana serta admin JDIH dari seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Dalam Rakor ini, masing-masing satuan kerja diminta untuk mempresentasikan Laporan Pengelolaan JDIH Semester I Tahun 2025, sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan perbaikan ke depan. KPU Bolsel telah menyiapkan pemaparan mengenai pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, termasuk pemutakhiran dokumen hukum, peningkatan kualitas unggahan, serta penguatan konten media sosial JDIH.