Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengikuti Rapat Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Reviu Laporan Keuangan (LK) Semester I Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual agar seluruh satuan kerja dapat berpartisipasi tanpa terkendala jarak, sekaligus memastikan efektivitas koordinasi dan komunikasi antar peserta. Dari Aula KPU Bolsel, hadir Ketua KPU, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), serta Bendahara. Agenda rapat meliputi pembukaan oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, pemaparan hasil reviu laporan keuangan oleh masing-masing satuan kerja, diskusi serta evaluasi terhadap temuan-temuan, penetapan langkah tindak lanjut, dan penutupan oleh Ketua. Rapat ini bertujuan untuk memastikan seluruh satuan kerja memahami hasil reviu LK Semester I Tahun 2025 sekaligus mendorong perbaikan sistem pengelolaan laporan keuangan di lingkungan KPU. Dengan adanya evaluasi bersama, diharapkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan laporan keuangan dapat semakin meningkat serta mendukung kelancaran penyelenggaraan program dan kegiatan. KPU Provinsi Sulawesi Utara juga menekankan pentingnya kontribusi aktif dari setiap satuan kerja dalam memberikan masukan, sekaligus komitmen untuk melaksanakan rekomendasi tindak lanjut demi terciptanya pelaporan yang lebih baik dan efisien.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengikuti Sosialisasi Aplikasi E-Lapkin yang digelar KPU Republik Indonesia secara daring pada Senin, 15 September 2025. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia, meliputi Sekretaris, Kepala Bagian/Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, serta operator terkait. Dari KPU Bolsel, kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris KPU Bolsel, Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi, serta operator. Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU RI, Parmas M. S. Iskandar. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KPU Tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Dalam evaluasi tersebut ditekankan pentingnya pemantauan kinerja kelembagaan dilakukan secara real time dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sebagai upaya menjawab rekomendasi itu, KPU RI mengembangkan Aplikasi E-Lapkin yang akan digunakan sebagai sarana pemantauan kinerja organisasi di seluruh tingkatan, mulai dari KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh hingga KPU/KIP Kabupaten/Kota. Melalui penerapan aplikasi ini, diharapkan kinerja kelembagaan KPU dapat terpantau lebih cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengikuti Rapat Konsolidasi Layanan Tata Kelola Kepegawaian dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diselenggarakan oleh KPU RI secara daring melalui aplikasi Zoom.   Sekretariat Jenderal KPU menjadi salah satu pilot project dari 44 kementerian/lembaga yang akan menerapkan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pangkat Otomatis (PPO).  Peningkatan Layanan Manajemen ASN ini sebagai Nilai Indeks Kualitas Data yang berdasarkan : Kelengkapan Data, Ketepatan Waktu, Keakuratan dan Konsisten.  Kegiatan ini bertujuan Menyelesaikan Data ASN yang bersifat Disparsitas pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). guna menunjang Layanan ini.  Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari 12- 13 September 2025 ini diikuti oleh seluruh Kepala Bagian, Kepala Subbagian, serta operator SIASN di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh.  Dari KPU Bolsel, rapat ini diikuti oleh Kasubag SDM bersama staf.    Melalui Kegiatan ini diharapkan Layanan Data ASN pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) memiliki Nilai Indeks yang berkualitas.

KPU Bolsel Siap Menyukseskan Survey Penilaian Integritas (SPI) 2025 Yuk..Isi Survey Penilaian Integritas(SPI) 2025. Ayo berpartisipasi untuk jasa pelayanan publik yang lebih baik dan terbebas dari korupsi! Berani Mengisi, Habisi Korupsi! Cegah Korupsi dari Ujung Jari  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang digelar KPU Provinsi Sulawesi Utara secara daring, Kamis (11/9). Rakor ini mempertemukan jajaran Divisi Perencanaan, Data dan Informasi serta operator Sistem Data Pemilih (Sidalih) dari seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Dari KPU Bolsel, kegiatan diikuti oleh Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi bersama operator Sidalih dari aula kantor KPU Bolsel. Beberapa topik yang dibahas antara lain mengenai data pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang belum ditindaklanjuti, data invalid di aplikasi Sidalih, hingga data pemilih yang masih berstatus tidak padan. Melalui forum ini, KPU Provinsi Sulawesi Utara menekankan pentingnya koordinasi dan konsistensi dalam pemutakhiran data pemilih. Tujuannya agar data yang dihasilkan valid, mutakhir, dan akurat sehingga mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengikuti Rapat Koordinasi yang digelar KPU Republik Indonesia dengan agenda membahas strategi peningkatan indeks pengelolaan aset serta penentuan nilai wajar penjualan kendaraan bermotor, Kamis (11/9). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan diikuti oleh jajaran KPU Provinsi/KIP Aceh serta KPU/KIP Kabupaten/Kota, melibatkan Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Kepala Sub Bagian yang membidangi, hingga Operator Barang Milik Negara (BMN). Dari KPU Bolsel, kegiatan ini diikuti oleh Operator BMN. Kehadiran tersebut menjadi bagian dari komitmen KPU Bolsel dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan aset dan memastikan proses administrasi berjalan sesuai regulasi. Melalui forum koordinasi ini, diharapkan seluruh satuan kerja KPU dapat menyamakan pemahaman dan langkah terkait tata kelola aset, khususnya dalam penentuan nilai wajar penjualan kendaraan bermotor. Hal ini penting untuk mewujudkan pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.