Berita Terkini

Bolaang Uki, kab-bolaangmongondowselatan.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan Rapat Pleno Rutin (RPR) pada Senin (9/2) bertempat di Aula KPU Bolaang Mongondow Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Bolsel, para Ketua Divisi (Kadiv), Sekretaris, para Kepala Subbagian (Kasubag), Bendahara, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah poin penting, di antaranya terkait proses verifikasi partai politik melalui Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang hingga saat ini masih berlangsung sehingga belum dapat difinalisasi. Selain itu, direncanakan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih yang akan dilaksanakan di Kecamatan Tomini sebagai bagian dari upaya peningkatan partisipasi dan literasi kepemiluan masyarakat. Rapat juga membahas perkembangan sidang sengketa informasi dengan LSM Rakyat Anti Korupsi (RAKO) yang saat ini masih berada pada tahap penyusunan jawaban dan pengumpulan alat bukti. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan koordinasi lanjutan dengan KPU Provinsi dalam rangka penyusunan jawaban serta kelengkapan alat bukti, dengan opsi pelaksanaan koordinasi melalui Zoom Meeting apabila terdapat keterbatasan anggaran. Selain itu, dalam rapat disampaikan imbauan kepada seluruh jajaran untuk segera melakukan pelaporan pajak tahunan melalui Aplikasi Coretax, mengingat batas akhir pelaporan jatuh pada bulan Maret. Melalui Rapat Pleno Rutin ini, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menegaskan komitmennya untuk terus menjaga koordinasi internal, ketertiban administrasi, serta kesiapan kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bolaang Uki, kab-bolaangmongondowselatan.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Internalisasi Kebijakan dan Sinkronisasi Kegiatan Teknis Kepemiluan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa (10/2). Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, dengan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Bolsel hadir langsung di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, sementara peserta lainnya mengikuti secara daring. Rakor dibuka oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sulawesi Utara, Salman Saelangi, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman serta membahas rencana kegiatan teknis kepemiluan Tahun 2026. Dalam rakor tersebut dibahas pula penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi. Rapat koordinasi ini diikuti oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, serta staf pelaksana KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Bolaang Uki, kab-bolaangmongondowselatan.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilaksanakan pada Rabu (11/2), pukul 10.00 WITA. Kegiatan ini diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rendatin KPU Bolsel. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka memastikan progres penyusunan dan penyampaian LKjIP berjalan sesuai dengan ketentuan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja KPU dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran berjalan. Kegiatan dipimpin oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Utara, Lanny Ointu, serta dihadiri oleh Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara, Meidi Malonda, dan Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Utara, Ferdynan Raintung. Rapat ini turut diikuti secara daring oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, para Kasubbag, serta Operator dari 15 KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Dalam rapat tersebut dibahas progres penyusunan LKjIP, mekanisme pelaporan, serta sinkronisasi data dan capaian kinerja sebagai bagian dari evaluasi dan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi. Melalui kegiatan ini, diharapkan penyampaian LKjIP dapat dilaksanakan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku guna mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Bolaang Uki, kab-bolaangmongondowselatan.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengikuti Rapat Koordinasi dalam rangka penguatan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel yang dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pukul 09.00 Wita pada Kamis (12/2). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang profesional, efektif, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi serta meningkatkan pemahaman jajaran sekretariat dalam pengelolaan anggaran yang tertib administrasi dan akuntabel. Rapat dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara, Meidy Malonda, bersama Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Aristo Matantu, dan diikuti oleh 15 KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Dari KPU Bolsel, hadir Sekretaris, para Kepala Subbagian, Bendahara, serta para pegawai bagian keuangan. Adapun garis besar pembahasan meliputi penguatan sistem pengelolaan keuangan melalui penataan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran sesuai standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, ditekankan pula pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta ketepatan waktu pelaporan, mitigasi risiko untuk mencegah temuan administrasi, serta optimalisasi digitalisasi dan pemanfaatan aplikasi keuangan guna mendukung efisiensi dan akurasi data. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran KPU Bolsel semakin meningkatkan kedisiplinan, ketelitian, dan tanggung jawab dalam pengelolaan administrasi keuangan, sehingga terwujud sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Bolaang Uki, kab-bolaangmongondowselatan.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (KPU Bolsel) mengikuti Pembukaan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting (23/2). Kegiatan ini menandai dimulainya rangkaian Latsar yang akan berlangsung hingga 30 Mei 2026 dengan metode blended learning. Pelaksanaan Latsar CPNS Tahun 2026 merupakan kerja sama antara KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Provinsi Gorontalo bersama Balai Diklat Keagamaan Manado. Kegiatan ini diikuti oleh CPNS KPU se-Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo sebagai bagian dari proses pembentukan karakter serta penguatan kompetensi aparatur. Dari KPU Bolsel, tiga CPNS yang mengikuti Latsar yakni Christofal Manoppo, Gianino Petrus Sule, dan Nur Amalia Katili. Pembukaan Latsar diikuti secara daring melalui Zoom Meeting oleh seluruh peserta. Kepala Balai Diklat Keagamaan Manado, Dr. H. Khaeroni, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Latsar merupakan tahapan strategis dalam membentuk ASN yang memiliki integritas, profesionalitas, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Meidy R. Malonda, M.A.P., mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti setiap tahapan pembelajaran dengan disiplin dan penuh kesungguhan. Ia juga menekankan pentingnya penerapan budaya kerja KPU, yakni integritas, profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas, serta disiplin dalam pelaksanaan tugas. Melalui kegiatan ini, CPNS KPU Bolsel diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN serta meningkatkan kapasitas dan komitmen dalam mendukung pelaksanaan tugas kepemiluan secara profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Bolaang Uki, kab-bolaangmongondowselatan.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengikuti Rapat Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara daring dan dipusatkan di Ruang Rendatin KPU Bolaang Mongondow Selatan (Selasa, 24/02). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memastikan kesiapan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih secara nasional, khususnya dalam sinkronisasi data pemilih, penguatan koordinasi antar-tingkatan KPU, serta peningkatan kualitas pengelolaan data pemilih secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga akurasi daftar pemilih. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, yang dilanjutkan dengan penyampaian arahan terkait kebijakan dan strategi pelaksanaan PDPB Tahun 2026. Arahan tersebut mencakup mekanisme pemutakhiran data, pemanfaatan berbagai sumber data, serta penguatan tata kelola administrasi data pemilih. Pembahasan rapat kemudian berfokus pada evaluasi pelaksanaan tahapan sebelumnya, penyusunan rencana kerja, serta identifikasi potensi kendala di lapangan. Peserta juga mendiskusikan strategi peningkatan koordinasi lintas-tingkatan untuk memastikan proses berjalan efektif dan tepat waktu. Rapat ditutup oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU RI yang kembali mengingatkan bahwa pleno PDPB serentak akan dilaksanakan pada 1–2 April 2026. Dalam arahannya, disampaikan harapan agar pada triwulan I Tahun 2026 tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan tahapan, khususnya pada proses pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) serta pemutakhiran data pemilih. Rapat ini dihadiri oleh Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) KPU provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia yang berperan aktif memberikan masukan teknis serta berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan data pemilih di masing-masing wilayah.