Berita Terkini

#KPUMelayani Sehubungan dengan persiapan penggunaan aplikasi SIREKAP pada Pemilu Tahun 2024, hari ini Kamis 23 Desember 2021 KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Sesi IV dan V Berbagi Pengalaman Penggunaan SIREKAP pada Pemilu Tahun 2020 yang diselenggarakan secara daring oleh KPU RI. Sharing Experience kali ini 6 KPU Kabupaten menjadi narasumber dan membagikan pengalaman mereka pada saat menggunakan Sirekap pada Pemilihan Tahun 2020 yaitu KPU Kabupaten Mandailing Natal, KPU Kabupaten Ngada, KPU Kabupaten Gunung Kidul, KPU Kabupaten Kediri, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan KPU Kabupaten Kolaka Timur. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memitigasi permasalahan yang terjadi pada saat menggunakan aplikasi Sirekap dalam Pemilihan Tahun 2020 dan memastikan semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan. Dalam arahan penutupnya, Evi menyampaikan kepada seluruh KPU peserta rapat koordinasi untuk mereview kembali peraturan yang sudah ada dan membuat pertemuan di internal untuk membahas petunjuk teknis serta aturan-aturan yang ada untuk persiapan penggunaan aplikasi Sirekap pada Pemilihan Tahun 2020 nanti. KPU Republik Indonesia akan mulai melaksanakan simulasi dengan menggunakan aplikasi Sirekap pada akhir Januari atau pada bulan Februari 2022 nanti. Aplikasi Sirekap akan dipersiapkan untuk digunakan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum untuk Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Melakukan kajian-kajian berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dilaksanakan akan terus diupayakan oleh KPU RI sehingga nanti  aplikasi Sirekap dapat digunakan dengan baik pada Pemilihan Tahun 2024. #KPUMelayani (my)

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melanjutkan pembahasan penilaian resiko level aktivitas setelah sebelumnya sukses menyusun penilaian resiko level entitas. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU Bolsel ini, KPU Bolsel mengisi Kertas Kerja Penilaian Risiko Level Aktivis. Kegiatan ini juga akan menghasilkan output adanya dokumen penilaian risiko untuk selanjutnya dikirim ke KPU Provinsi. Sebagaimana diketahui, Level entitas terkait dengan kebijakan strategis, sedangkan level aktivitas terkait dengan pelaksanaan tupoksi, program dan kegiatan masing-masing sub bagian. Rapat ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Bolsel, Kasubag KUL, dan Pelaksana di lingkungan KPU Bolsel. (Isnaeni Khasanah Putri)

Bolaang Uki- Suasana natal dan tahun baru tidak menyurutkan semangat pegawai KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (KPU Bolsel) untuk mengevaluasi dan merencanakan kegiatan yang telah berjalan dan merencanakan kegiatan minggu berjalan. Hari ini tepat Pukul 10.00 WITA KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (KPU Bolsel) bersama seluruh Anggota, Kepala Sub Bagian, Pelaksana, dan PPNPN melaksanakan Rapat Pleno Rutin (RPR) di Aula Kantor KPU Bolsel, (20/12/2021). Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Bolsel Stanly E Kakunsi. Image : Suasana RPR, Senin 20 Desember 2021 Koordinator Divisi Teknis dan Partisipasi Masyarakat Fijey Bumolo, menyampaikan penyelesaian SPJ di akhir tahun ini diselesaikan dengan baik agar tidak ada kendala di tahun 2022 nanti. Fijey berharap komitmen kehadiran pegawai di hari libur natal dan tahun baru, mudah-mudahan hari libur natal ini seluruh pegawai bisa masuk secara aktif sebagaimana surat edaran maupun regulasi yang berlaku. Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Topan Bolilio, menyampaikan bahwa divisi hukum telah mengikuti rakor penilaian risiko ativitas dengan provinsi, oleh karena itu hari senin dan selasa kita akan fokus di pembuatan laporan level aktivitas, selanjutnya hari rabu akan dilakukan pembahasan untuk kemudian dikirim ke KPU Provinsi. Ditempat yang sama, Koordinator Divisi Perencanan, Data dan Informasi Hirsan Mohamad, menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan(DPB) di akhir bulan, dan melaksanakan rapat koordinasi di awal tahun depan. Menanggapi hal itu, Sekretaris KPU Bolsel Rifton A.J Tulangow, menyampaikan bahwa yang telah disampaikan oleh masing-masing Koordinator Divisi akan ditindaklanjuti dan dipersiapkan.

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terus berupaya melakukan berbagai cara untuk untuk mencapai tujuan serta indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya berpotensi mengalami risiko yang berdampak negatif terhadap upaya pencapaian tujuan tersebut.   Oleh karena itu, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kembali mengikuti Lokakarya Penilaian Resiko Level Aktivitas yang diselenggarakan secara daring oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, (16/12/2021). Kegiatan yang dilaksanakan dingkungan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota se Sulawesi Utara ini merupakan lanjutan dari penilaian level resiko sebelumnya. Ketua KPU Sulawesi Utara Ardiles Mewoh dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada teman-teman KPU Kab/Kota yang telah selesai menyusun penilaian resiko level entitas. “Ini sebuah capaian sungguh-sungguh, meskipun bukan hal yang mudah, tapi teman-teman menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan ini, sekali lagi terimasih”, ungkap Ardiles. Dikatakan Ardiles, Ini langkah awal dan merupakan prestasi, KPU Sulawesi Utara diupayakan menjadi contoh bagi KPU provinsi dan Kab/Kota lain di Indonesia. Sementara ini Sekretaris KPU Sulawesi Utara yang diwakili oleh Kepala Bagian Keuangan Charles Y. Worotican, menyampaikan bahwa butuh keseriusan untuk mendengar karena level aktivitas ini berguna langsung terkait kegiatan apa yang dilaksanakan sub bagian. Lebih lanjut Anggota KPU Sulawesi Utara Meidy F. Tinangon, menyampaikan penghargaan kepada seluruh KPU Kab/Kota yang telah menyelesaikan penilaian level resiko entitas. Meidy mengungkapkan jika dilihat pada level KPU Provinsi, baru KPU Sulawesi Utara yang telah menyelesaikan penilaian pada level entitas, sementara di KPU lain masih ada yang sementara menyusun, namun tidak dilakukan secara kolektif. Pria yang gemar menulis ini juga menargetkan penilaian resiko dilingkungan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dapat selesai tahun ini, terlepas dari banyak kekurangan.(Dimus)

Bolaang Uki- Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 8 tahun 2021 tentang managemen kinerja pegawai negeri sipil dam SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarsi No 3 th 2021 tentang penyusuanan Susunan Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS tahun 2021, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadiri undangan bimbingan teknis dan simulasi penyusunan dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Periode I dan II tahun 2021 yang diselenggarakan oleh KPU RI secara daring via zoom meeting, Rabu (15/12/2021). Kegiatan ini dipandu oleh Endah Purnamawati dari KPU RI, dan sebagai narasumber Ibu Eryse, Ibu Fitriani Panjaitan, serta Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara BKN Hamzah Al Hasani. Para narasumber memberikan materi mengenai tata cara pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) periode I dan II tahun 2021. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan simulasi penyusunan SKP yang dipandu oleh Ibu Eryse. Dalam kegiatan ini Hamzah berharap dengan adanya sosialisi ini ASN dapat melakukan kegiatan perencanaan kinerja dan menyusun SKP masing-masing dengan baik. Hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia, termasuk diikuti oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. (Isnaeni Khasanah Putri)

Bolaang Uki-KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengikuti Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan dilingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara, (14/12/2021). Kegitan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara ini, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh, mengungkapkan bahwa kegiatan ini penting dalam rangka melakukan konsolidasi menjelang Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 mendatang. “Kami jajaran penyelenggara pemilu membutuhkan pengetahuan yang memadai terkait pengendalian gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan, sehingga kita lebih siap mengagdapi pemilu dan pemilihan meskipun dengan dinamika dan kompleksitas”, ujar Ardiles saat membuka acara. Lebih lanjut, Ardiles mengatakan bahwa pada hakikatnya pengendalian gratifikasi dilakukan agar terwujud pemerintahan yang bersih. “Kita punya keinginan agar integritas penyelenggara kuat, kita ingin wujudkan pemilu yang berintegritas yang dipercaya masyarakat, baik penyelenggara maupun penyelenggaraannya”, pungkasnya. Senada dengan itu, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Lany Ointu, mengatakan kegiatan ini sangat bagus bukan hanya sebagai persiapan 2024, tetapi juga karena kita sebagai penyelenggara. Ditempat yang sama, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Meidy F.Tinangon, mengatakan kita telah membentuk unit pengendali gratifikasi, tetapi karena kita ingin mengingat maka perlu terus dipelajari dan disosialisasikan, agar pemahaman kita semakin lengkap. Acara sosialisasi ini menghadirkan dua pembicara hebat yaitu, Yulianto Saptoprasetyo (Direktur Gratifikasi KPK RI) dan Novy Hasbhy Munnawar (Inspektur Wilayah 1 KPU RI). Hadir dalam kegiatan ini, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, dan Bendahara se Provinsi Sulawesi Utara. (Dimus)