Rapat Penguatan Kapasitas Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2025, Sekretariat KPU Bolsel Turut Serta
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) turut serta dalam kegiatan Rapat Penguatan Kapasitas Pejabat Struktural dan Fungsional dalam Menyusun, Mengelola, dan Mengevaluasi Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia secara daring melalui platform Zoom Meeting, pada Senin, 14 Juli 2025, pukul 10.00 WIB.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan KPU dalam mengelola dokumen SAKIP secara lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi pemerintah. SAKIP sendiri merupakan sistem integratif yang digunakan untuk merencanakan, mengukur, melaporkan, dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah, yang berperan penting dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja (satker) KPU dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk pejabat struktural dan fungsional di lingkungan KPU Bolaang Mongondow Selatan.
Agenda ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas internal dalam mengelola dokumen kinerja secara akuntabel, terukur, dan berorientasi pada hasil.
"Kami di KPU Bolaang Mongondow Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyusunan dokumen SAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja lembaga kepada publik. Ini bukan hanya soal laporan, tetapi soal membangun budaya kerja yang terarah dan efisien,"
Selama rapat, peserta mendapatkan arahan teknis terkait penyusunan indikator kinerja, pelaporan hasil, hingga evaluasi program yang diselaraskan dengan
rencana strategis kelembagaan dan kebijakan nasional. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan setiap KPU daerah, termasuk KPU Bolaang Mongondow Selatan, dapat menyusun dan menyajikan dokumen SAKIP dengan lebih sistematis dan berdampak nyata.
Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antar-satker di lingkungan KPU se-Indonesia, serta mendorong percepatan reformasi birokrasi melalui tata kelola kinerja yang lebih efektif.
yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan nilai evaluasi kinerja kelembagaan dan pelayanan publik secara menyeluruh.
