KPU Bolsel Ikuti Rakor Penguatan SDM dan Evaluasi SPIP Tahun 2025
Bolaang Uki, kab-bolaangmongondowselatan.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) KPU dalam rangka Pembangunan Zona Integritas dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pilkada Tahun 2024, serta percepatan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025, Senin (15/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara ini dilaksanakan selama dua hari dengan metode luring dan daring (hybrid) dan diikuti oleh 15 KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, termasuk KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting dari Aula KPU Bolsel.
Dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Bolsel Stanly E. Kakunsi, Anggota KPU Bolsel Divisi Hukum dan Pengawasan Liswan Lumali, Anggota KPU Bolsel Divisi SDM dan Parmas Marlia Lumali, Anggota KPU Bolsel Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) Syaiful Tontoli, Sekretaris KPU Bolsel Rifton A. J. Tulangow, Kasubbag Teknis dan Hukum, Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik (KUL), Kasubbag SDM dan Parmas, serta Operator SPIP KPU Bolsel.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas jajaran sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas, khususnya dalam pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program dan kegiatan pasca-Pilkada Tahun 2024.
Adapun materi yang dibahas meliputi penguatan kapasitas SDM KPU, evaluasi maturitas SPIP Tahun 2025 sebagai upaya penguatan sistem pengendalian internal, serta pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, diharapkan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat mengimplementasikan hasil pembahasan secara optimal guna mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, penguatan pengawasan internal, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, sejalan dengan upaya mewujudkan KPU yang profesional, berintegritas, dan terpercaya.
