KPU Bolsel Laksanakan Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama dalam Rangka Penguatan Zona Integritas
Bolaang Uki, kab-bolaangmongondowselatan.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama yang dipusatkan di Aula Kantor KPU Bolsel, sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini menjadi wujud komitmen kelembagaan dalam memperkuat sistem tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berstandar pelayanan publik yang tinggi.
Pelaksanaan agenda tersebut merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas, serta menindaklanjuti Surat Dinas KPU RI Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 terkait langkah-langkah strategis penerapan pembangunan Zona Integritas di seluruh satuan kerja KPU. Seluruh unsur pimpinan, anggota, sekretariat, serta ASN KPU Bolsel hadir dalam kegiatan ini sebagai bentuk konsolidasi integritas kelembagaan.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Bolsel menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas bukan sekadar agenda administratif, tetapi merupakan deklarasi moral yang mengikat seluruh jajaran untuk menjaga profesionalitas dan menjauhi segala bentuk penyimpangan.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh proses kerja di KPU Bolsel selaras dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik yang responsif. Zona Integritas bukan slogan, tetapi standar etika yang harus kita jalankan setiap hari,” tegas Ketua KPU.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh entitas kerja, disaksikan oleh jajaran pimpinan sebagai bentuk legitimasi komitmen bersama.
Prosesi ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol konsistensi lembaga dalam memperkuat budaya kerja yang bersih dan berintegritas.
Melalui pelaksanaan kegiatan ini, KPU Kabupaten Bolsel menegaskan kesiapannya dalam mengakselerasi reformasi birokrasi, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan seluruh tahapan kepemiluan berjalan dengan standar integritas yang tinggi. (19/11)
