Rakor PDPB TW IV Jadi Momentum KPU Bolsel Perkuat Akurasi Data dan Transparansi Anggaran
Bolaang Mongondow Selatan, kab-bolaangmongondowselatan.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV dan Monitoring Anggaran Pasca Revisi DIPA yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (11/11). Dari KPU Bolsel, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin), Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin), serta operator/admin Sidalih dari ruang Rendatin KPU Bolsel.
Dalam kegiatan ini dibahas sejumlah poin penting, antara lain pagu anggaran sesuai DIPA, realisasi anggaran sampai dengan bulan November, realisasi penggunaan anggaran kegiatan Coklit dan Tasil (Coktas) hingga Triwulan III, serta pembahasan pelaksanaan Coktas PDPB pada Triwulan IV. Selain itu, setiap satuan kerja (satker) dari KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara turut memaparkan hasil revisi anggaran masing-masing sebagai bentuk transparansi dan evaluasi pelaksanaan program kerja pasca revisi DIPA.
Dalam arahannya, Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Utara, Lani Ointu, menyampaikan pentingnya percepatan penyelesaian data pemilih bermasalah seperti data ganda, data pemilih dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), data anggota TNI/Polri, serta data pemilih yang berstatus ditangguhkan. Ia menegaskan bahwa penanganan data tersebut harus dilakukan secara cermat dan terverifikasi agar hasil PDPB benar-benar valid dan dapat menjadi acuan yang akurat pada tahapan pemilu mendatang.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) KPU Provinsi Sulawesi Utara Lani Ointu, Sekretaris KPU Provinsi Sulut Meidy Malonda, Kabag Rendatin Winda Tulangow, serta Kasubbag Rendatin Vanda Surentu. Turut hadir pula para Kepala Divisi dan Kasubbag Rendatin KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara beserta operator/admin masing-masing Kabupaten/Kota.
Sebagai penutup, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Kenly Poluan menyampaikan bahwa melalui rakor ini KPU menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif, akuntabel, dan tepat sasaran, serta mendorong agar pelaksanaan kegiatan PDPB dapat terus berjalan secara optimal dan terkoordinasi di seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.
